Buku yang telah direvisi ini memberi kepada mahasiswa dan guru keuntungan- keuntungan baru. "Birokrasi dalam Proses" sekarang mencangkup analisis yang menarik tentang ideologi-ideologi birokrasi, di mana fungsi-fungsi yang positif dan negatif tentang mitos yang menyanjung (glori-fying myths) dan mitos manajemen ilmiah (the myth of scientific) dikemukakan secara tajam, suatu analisis yang meliba…
buku ini memiliki tujuan agar para mahasiswa dan lain- lain orang yang ingin memahirkan diri di dalam Hukum Perdata dapat menemukan orientasi permulaan sehingga mereka selanjutnya dapat mencari jalan sendiri di dalam kepustakaan umum
Undang- undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah perlu percepatan pelaksanaan mengingat tuntutan daerah yang semakin mendesak. seiring dengan derasnya tuntutan kebutuhan daerah dalam melaksanakan otonomi pembangunan termasuk dalam penyediaan anggaran daerah maka dikeluarkanlah undang- undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah
Buku ini memuat tentang keadilan dan perdamaian yakni membantu mengantar pembaca kepada terciptanya budaya adil dan damai
percetakan ulang buku ini di perlukan untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan BP-7 serta permintaan berbagai pihak di samping juga untuk memungkinkan penyebaran luasannya kepada masyarakat
Buku ini mengalami banyak perubahan, terutama dari segi data dan fakta teakhir sampai 2016. Sebenarnya buku ini pada awal tahun 2014 ditunda naik cetak ulang pada cetakan ke 4 sambil menunggu hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden 2014
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata oleh setiap warga negara untuk menjaga kelestarian, kesaktian dan keampuhannya demi terwujudnya bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk menjamin kesatuan pandangan dan gerak, telah ditetapkan suatu TAP MPR NO. II/MPR/1978, yang merupakan pedoman dan penuntun bagi …
Buku ini merupakan suatu buku pengantar yang ditujukan bagi mahasiswa jenjang sarjanansatu di fakultas ilmu sosial dan politik, fakultas ilmu komunikasi, fakultas ilmu komunikasi, fakultas ilmu admministrasi maupun fakultas lain yang mewajibkan mata ajran pengantar sosiologi bagi mahasiswanya.
Di dalam UUD 1945 tidak satu pasal pun yang secara tegas mencantumkan tentang asas praduga tidak bersalah berbda dengan KRIS 1949 dan UUDS 1950 yaitu di pasal 14 ayat 1