Buku ini bertujuan untuk menambah sarana dalam bidang penegakan hukum dan dapat berfungsi sebagai suatu penuntun bagi para awam yang berminat mengenal lebih jauh isi pasal demi pasal dalam KUHP baik untuk praktek maupun untuk pelajaran acara pidana
Buku ini berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan PTIK sebagai pelengkap, di samping sebagai penuntun secara praktis untuk calon-calon penegak hukum yang sedang mempelajari hukum pidana
Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berhubungan Dengan Tugas Pokok Direktorat Jenderal" (Dirjen) adalah kumpulan dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan tertulis yang mengatur operasional, kewenangan, dan fungsi spesifik dari suatu Direktorat Jenderal di Indonesia. Buku-buku semacam ini biasanya diterbitkan sebagai panduan teknis bagi aparat pemerintah.
Buku ini tentang penyuluhan hukum III dan bantuan hukum
Brosur ini dimaksudkan untuk ditujukan kepada masyarakat biasa yang kurang mengetahui seluk beluk hukum termasuk didalamnya para pencari keadilan, maka brosur disusun secara sederhana agar dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat luas.
Jika kita hendak mempelajari susunan hukum di Indonesia dewasa ini dan hendak mengenal hukum yang berlaku sekarang, kita dapat menghindarkan diri dari keseharusan untuk menyelidiki sejarah terjadinya hukum itu dan mau harus suka memberikan nilai kepada apa yang diciptakan dalam lapangan hukum di zaman penjajahan
Buku yang telah direvisi ini memberi kepada mahasiswa dan guru keuntungan- keuntungan baru. "Birokrasi dalam Proses" sekarang mencangkup analisis yang menarik tentang ideologi-ideologi birokrasi, di mana fungsi-fungsi yang positif dan negatif tentang mitos yang menyanjung (glori-fying myths) dan mitos manajemen ilmiah (the myth of scientific) dikemukakan secara tajam, suatu analisis yang meliba…
buku ini memiliki tujuan agar para mahasiswa dan lain- lain orang yang ingin memahirkan diri di dalam Hukum Perdata dapat menemukan orientasi permulaan sehingga mereka selanjutnya dapat mencari jalan sendiri di dalam kepustakaan umum
Undang- undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah perlu percepatan pelaksanaan mengingat tuntutan daerah yang semakin mendesak. seiring dengan derasnya tuntutan kebutuhan daerah dalam melaksanakan otonomi pembangunan termasuk dalam penyediaan anggaran daerah maka dikeluarkanlah undang- undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah